DIALEKSIS.COM | Sumedang - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Presiden juga menargetkan kemandirian energi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dua proyek strategis di sektor sumber daya air (SDA) di Aceh, yaitu Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto, dijadwalkan akan diresmikan pada awal 2025. Kehadiran kedua bendungan ini menjadi langkah konkret mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Universitas Teuku Umar (UTU) termasuk satu di antara institusi perguruan tinggi negeri di Indonesia yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kelanjutan pembangunan di Indonesia khususnya kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Solidaritas Aktivis 98 Aceh yang tergabung dalam forum semangat 98 Aceh dan Farmidia Aceh menyampaikan sikap dan pokok pikiran terhadap kasus rempang.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah akan mengeluarkan delapan proyek yang sebelumnya masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek ini dicabut statusnya dari PSN karena sejumlah alasan, utamanya adalah karena proyek tersebut tidak bisa dijalankan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan penambangan batuan andesit di Desa Wadas untuk material pembangunan proyek Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah, bukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dikatakan Nasir, hal tersebut diketahui setelah Komisi III DPR mendatangi Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Penyelesaian Interbus Trafo #3 GITET Grati ini memberikan keandalan pasokan dan melakukan penghematan sebesar Rp 78 miliar selama satu tahun, dari optimalisasi penggunaan pembangkit paling efisien.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021.